KILASKINI.COM — Melindungi anak dari polio tidak cukup hanya dengan menyiapkan vaksin. Faktanya, sebuah survei cepat yang dilakukan di 8 kampung di wilayah perbatasan Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom pada 2026 mengungkap adanya kesenjangan pengetahuan orang tua tentang imunisasi polio. Padahal, kawasan ini punya mobilitas penduduk tinggi, termasuk melalui perbatasan Skouw yang langsung berbatasan dengan Papua Nugini.
Survei yang melibatkan 165 rumah tangga itu menjadi pijakan Dinas Kesehatan Provinsi Papua bersama UNICEF untuk menyusun strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran. Hasilnya, masalahnya bukan semata soal vaksin yang tersedia atau tidak.
Tantangan Imunisasi: Bukan Cuma Ketersediaan Vaksin
Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Elia Tabuni, menjelaskan bahwa cakupan imunisasi rutin di sejumlah kelompok sasaran masih perlu ditingkatkan. Salah satu kendala utamanya adalah akses dan pengetahuan masyarakat.
“Masalahnya bukan hanya apakah vaksin tersedia. Masyarakat harus tahu di mana pelayanan diberikan, kapan harus datang, dan mengapa anak mereka perlu diimunisasi. Kalau informasi itu tidak sampai kepada masyarakat, vaksin yang tersedia tidak akan memberikan perlindungan yang maksimal,” kata Elia.
Jarak menuju fasilitas kesehatan serta keterbatasan titik pelayanan juga menjadi hambatan bagi orang tua yang tinggal jauh dari puskesmas. Karena itu, pendekatan yang hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan dinilai tidak cukup.
Pesan Kesehatan Perlu Lahir dari Budaya Lokal Papua
Perwakilan UNICEF Indonesia, Yudi, menegaskan temuan survei ini bukan hanya tantangan epidemiologi, melainkan juga tantangan komunikasi. Ketika masyarakat belum memahami polio dan jadwal imunisasi, vaksin sebaik apa pun tidak akan berdampak maksimal jika orang tua tidak datang membawa anaknya.
“Vaksin terbaik yang tersedia di puskesmas tidak akan berdampak maksimal jika orang tua tidak datang membawa anaknya. Karena itu, tugas kita bukan hanya menyediakan vaksin, tetapi memastikan masyarakat tahu, percaya, dan mau datang untuk mendapatkan imunisasi,” ujarnya.
Menurut Yudi, pesan kesehatan tidak bisa diseragamkan dari pusat lalu dikirim ke Papua. Pesan itu perlu lahir dari masyarakat Papua sendiri, menggunakan bahasa dan pendekatan yang dekat dengan kehidupan mereka.
“Kita ingin pesan itu lahir dari masyarakat Papua, menggunakan bahasa dan pendekatan yang dekat dengan kehidupan mereka, sehingga bukan hanya didengar, tetapi juga dipercaya dan dilakukan,” jelasnya.
Tokoh Adat dan Agama Dilibatkan dalam Komunikasi Imunisasi
Menjawab tantangan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Papua menggelar Workshop Penguatan Strategi Komunikasi dan Penyusunan Media KIE Berbasis Konteks Lokal Papua di Jayapura pada 1-2 September 2026. Workshop ini melibatkan tenaga kesehatan, kader posyandu, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, seniman, hingga influencer.
Para peserta bersama-sama merumuskan pesan kunci imunisasi, mengembangkan prototipe media komunikasi lintas platform, serta menyusun rencana implementasi di masyarakat. Dinkes Papua juga mendorong puskesmas, posyandu, kader, tokoh adat, dan tokoh agama untuk aktif mengajak orang tua membawa anak imunisasi sesuai jadwal.
Imunisasi memang tanggung jawab bersama. Di wilayah perbatasan dengan risiko penyebaran polio yang lebih tinggi, komunikasi yang dekat dengan budaya setempat menjadi kunci agar setiap anak mendapatkan perlindungan yang layak. Bagi orang tua di mana pun berada, memastikan anak mendapat imunisasi rutin lengkap adalah langkah nyata menjaga mereka dari penyakit yang sebenarnya bisa dicegah.
