KILASKINI.COM — Kabar tentang ratusan anak yang jatuh sakit setelah menyantap menu MBG tentu bikin kita sebagai orang tua ikut cemas. Apalagi yang terdampak bukan cuma satu dua anak, melainkan mencapai 500 anak di Kabupaten Sidoarjo. Insiden ini bermula dari dugaan keracunan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin.
Kejadian ini langsung memicu respons cepat dari pemerintah pusat hingga daerah. Kita bahas tuntas apa saja temuan di lapangan dan langkah konkret yang dijanjikan agar kejadian serupa tidak terulang.
Temuan Mengejutkan Bupati: 31 Dapur Umum Belum Punya Izin
Bupati Sidoarjo, Subandi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi SPPG yang diduga menjadi sumber keracunan. Hasil sidak tersebut mengungkap fakta yang cukup memprihatinkan.
Dari total 170 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 31 di antaranya ternyata belum mengantongi izin resmi. Hal ini disampaikan langsung oleh Subandi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) pusat.
"Total berdiri BGN yang ada di Sidoarjo 170. Yang masih belum ada izin, 31. Tadi kita sampaikan kepada BGN Pusat, jadi betul-betul ada pengawasan yang ekstra. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini lagi," ujar Subandi, dilansir detikJatim, Rabu (2/9).
Respons Menkes: Pemeriksaan Segera Dilakukan
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin buka suara terkait kasus ini. Ia menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para siswa.
"Ini sudah dilaporkan, sekarang kita sedang periksa. Hasilnya saya belum lihat. Biasanya akan ada pemeriksaan," kata Budi kepada wartawan, Kamis (3/9/2026).
Langkah BGN: Percepatan Sertifikat Laik Higiene
Menanggapi temuan tersebut, Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, memastikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Fokus utama mereka adalah memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk semua SPPG.
Teguh menjelaskan bahwa proses perizinan yang selama ini belum lengkap akan dipercepat dengan bantuan penuh dari jajaran Forkopimda Sidoarjo. "Kami akan koordinasi pasti dengan Forkopimda Sidoarjo. Alhamdulillah Forkopimda Sidoarjo sangat luar biasa tanggapnya, responsnya dengan kami, kami dibantu terus. Jadi perihal belum ada SLHS akan dipercepat dan dibantu oleh Sidoarjo," tuturnya.
Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bahwa pengawasan ketat terhadap higiene dan sanitasi makanan untuk anak adalah harga mati. Dengan langkah tegas dari pemerintah pusat dan daerah, semoga program MBG bisa terus berjalan aman dan memberikan manfaat terbaik untuk tumbuh kembang buah hati kita.
