KILASKINI.COM — Menteri PU Dody Hanggodo meminta Inspektorat Jenderal memeriksa temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu secara serius, dengan berpegang pada bukti dan ketentuan yang berlaku. Arahan tersebut disampaikan menyusul data awal yang menyebut ribuan pegawai di lingkungan kementerian terindikasi terlibat judi online.
"Kalau terbukti melanggar, jalankan sanksinya. Kalau ditemukan unsur pidana, lanjutkan melalui proses hukum. Jangan ada yang ditutup-tutupi, dan jangan pula menghukum orang tanpa dasar yang cukup," ujar Dody dalam keterangan tertulis, Kamis (10/9).
Dari 4.000 Nama, Separuh Masih Diverifikasi
Dari sekitar 4.000 pegawai yang teridentifikasi awal, baru sekitar 2.000 yang tengah diperiksa dan diverifikasi lebih lanjut. Pemeriksaan menyasar posisi masing-masing pegawai, pola transaksi, tingkat keterlibatan, serta unsur pelanggaran yang bisa dibuktikan.
Inspektur Jenderal Kementerian PU Maulidya Indah Junica menegaskan tidak semua nama dalam temuan PPATK masuk kategori pelanggaran yang sama. Setiap kasus dinilai berdasarkan data dan bukti yang tersedia.
"Setiap nama kami periksa berdasarkan data dan bukti yang tersedia. Selanjutnya Inspektorat Jenderal telah menyerahkan hasil verifikasi kepada masing-masing Unit Organisasi untuk ditindaklanjuti dengan proses penjatuhan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelas Maulidya.
Mekanisme Sanksi dan Jalur Pidana
Penanganan pegawai dilakukan lewat mekanisme disiplin kepegawaian dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran. Kasus yang butuh pendalaman diperiksa satu per satu agar tidak berhenti tanpa tindak lanjut.
"Kami tidak ingin penanganan temuan yang sudah terverifikasi berhenti tanpa ada tindak lanjut berupa penjatuhan sanksi disiplin," imbuh Maulidya.
Jika pemeriksaan menemukan indikasi tindak pidana, termasuk yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, kasus itu akan diteruskan ke mekanisme penegakan hukum. Pegawai yang masuk data awal tidak serta-merta dianggap melanggar sebelum verifikasi selesai.
Alasan Integritas Jadi Sorotan
Dody menyoroti besarnya pekerjaan dan anggaran negara yang dikelola Kementerian PU. Menurutnya, pegawai di dalamnya harus punya disiplin dan integritas yang sepadan dengan tanggung jawab tersebut.
"Kementerian PU mengelola pekerjaan dan anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar. Karena itu saya menuntut orang-orang di dalamnya memiliki disiplin dan integritas yang sepadan dengan tanggung jawab tersebut," imbuh Dody.
Penanganan kasus judi online di lingkungan kementerian juga diposisikan sebagai upaya menjaga kepercayaan publik terhadap aparatur sipil negara dan institusi Kementerian PU, bukan sekadar urusan disiplin pegawai.
Evaluasi Sistem Pengawasan Internal
Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menyatakan temuan PPATK akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan internal. Kementerian menilai area mana yang perlu diperkuat dan langkah pencegahan apa yang perlu ditingkatkan.
"Selain melakukan penanganan terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami juga melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pembinaan pegawai," kata Apri.
Menurut Apri, pembenahan sistem pengawasan dan pencegahan sama pentingnya dengan penindakan. Tujuannya agar potensi pelanggaran serupa bisa terdeteksi dan ditangani sedini mungkin, tanpa menunggu temuan masuk dari otoritas lain.
