KILASKINI.COM — Langkah disiplin tersebut menyasar pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum yang terbukti menyimpang dari aturan distribusi energi subsidi. Temuan pelanggaran paling mencolok terungkap di Kabupaten Pesisir Selatan setelah tim Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menggelar audit rutin.
Modus QR Code Ganda dan Kendaraan Bodong
Kecurangan di lapangan didominasi manipulasi sistem digital. Operator SPBU kedapatan mengisi BBM subsidi ke tangki kendaraan yang tidak sesuai dokumen registrasi peruntukan.
Modus lain mencakup penggunaan QR Code yang tak selaras dengan pelat nomor kendaraan. Sejumlah oknum bahkan memakai satu kode identitas digital berulang kali demi menguras kuota solar maupun Pertalite secara ilegal.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menegaskan bahwa bobot sanksi disesuaikan dengan tingkat keparahan pelanggaran operasional.
“Setiap temuan kami tindak lanjuti melalui pemeriksaan, pembinaan, maupun sanksi sesuai ketentuan. Kami ingin memastikan tidak ada praktik yang tidak sesuai yang pada akhirnya mengurangi hak masyarakat yang berhak menerima BBM Subsidi,” kata Kitty, Sabtu (5/9/2026) malam.
Ambil Alih Manajemen Lewat KSO
Hukuman administratif bukan satu-satunya jalan keluar. Pertamina memilih mengambil alih pengelolaan SPBU bermasalah melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) bersama anak usahanya, PT Pertamina Retail.
Sepanjang 2026, dua SPBU di Sumbar telah resmi dialihkan lewat skema KSO, sementara satu SPBU lain tengah menuntaskan verifikasi berkas. Masuknya unit baru ini menggenapkan total enam SPBU di Sumatera Barat yang kini beroperasi langsung di bawah kendali Pertamina Retail.
“Penindakan bukan menjadi akhir dari proses. Kami juga melakukan evaluasi dan penguatan tata kelola agar standar operasional, kepatuhan, dan kualitas pelayanan SPBU terus meningkat. Dengan demikian, ketepatan sasaran dapat berjalan beriringan dengan pelayanan yang baik kepada konsumen,” jelas Kitty.
Gandeng Aparat Perketat Jalur Distribusi
Pengawasan distribusi BBM penugasan di Ranah Minang kini melibatkan aparat penegak hukum. Koordinasi lintas instansi digalang bersama Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan pemerintah provinsi setempat.
Kolaborasi ini ditujukan untuk memutus rantai kongkalikong antara penimbun BBM dan petugas nosel. Kendati penertiban berlangsung ketat, Pertamina menjamin pasokan bahan bakar harian bagi masyarakat tetap lancar tanpa kendala antrean.
Audit terpadu ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pengusaha SPBU. Pertamina memastikan tidak segan mencabut hak operasional mitra yang terus mengabaikan kepatuhan.
