KILASKINI.COM — Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memblokir barcode pembelian BBM bersubsidi milik 1.274 kendaraan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga September 2026. Pemilik kendaraan yang terdaftar dalam Program Subsidi Tepat perlu memastikan data kendaraannya sesuai dengan yang digunakan saat membeli BBM. Pemblokiran menyasar kendaraan yang terindikasi membeli BBM bersubsidi berulang dan tidak sesuai peruntukannya.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, menyatakan pemblokiran dilakukan sebagai bagian dari pengawasan penyaluran BBM bersubsidi. Kendaraan yang diblokir terindikasi melakukan pembelian secara berulang yang dinilai tidak sesuai ketentuan peruntukannya.
"Pemblokiran ini bagian dari langkah pengawasan untuk menjaga penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran," kata Rusminto di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Minggu (20/9/2026).
Seberapa Luas Pemblokiran di Sumatera
Selain di Bangka Belitung, pemblokiran serupa dilakukan di sejumlah wilayah lain di Sumatera. Hingga September 2026, Pertamina mencatat 2.439 nomor polisi (nopol) kendaraan di Sumatera Selatan, 2.793 nopol di Lampung, 1.117 nopol di Jambi, dan 966 nopol di Bengkulu turut diblokir.
Angka-angka itu menunjukkan pengawasan tidak hanya menyasar satu provinsi. Verifikasi dilakukan terhadap data pembelian BBM bersubsidi di masing-masing wilayah.
Mengapa Barcode Bisa Diblokir
Berdasarkan hasil pemantauan dan verifikasi Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, kendaraan yang diblokir terindikasi membeli BBM bersubsidi secara berulang. Pola pembelian itu dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peruntukan Program Subsidi Tepat.
Data kendaraan yang digunakan saat pembelian juga harus sesuai dengan data yang terdaftar. Ketidaksesuaian data menjadi salah satu pemicu pemblokiran barcode atau QR pembelian.
"Kami terus memperkuat pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi guna memastikan produk bersubsidi dapat diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Pengawasan Libatkan Berbagai Pihak
Rusminto menyebut pengawasan dilakukan bersama berbagai pihak untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berlangsung transparan dan tepat sasaran. Koordinasi di lapangan diperkuat agar penyaluran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Pertamina terus memperkuat koordinasi dan pengawasan di lapangan guna memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.
Imbauan bagi Pengguna BBM Subsidi
Pertamina mengimbau masyarakat menggunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukannya. Data kendaraan yang digunakan saat pembelian harus sesuai dengan data yang terdaftar dalam sistem.
Masyarakat juga diminta tidak menyalahgunakan QR Code maupun sarana transaksi lain dalam pembelian BBM bersubsidi. Penyalahgunaan dapat berujung pada pemblokiran barcode seperti yang terjadi pada ribuan kendaraan di Sumatera.
Cara Melaporkan Penyalahgunaan
Masyarakat yang menemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat menyampaikan laporan melalui Pertamina Contact Center 135.
"Masyarakat yang menemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat menyampaikan laporan melalui Pertamina Contact Center 135," katanya.
Informasi lebih lanjut soal status barcode dan ketentuan Program Subsidi Tepat dapat diakses melalui kanal resmi Pertamina. Pastikan data kendaraan selalu diperbarui agar pembelian BBM bersubsidi tidak terhambat.
