Wacana Pemprov DKI Hapus Jalur Sepeda, Warga Minta Solusi Macet Tak Korbankan Pesepeda
JAKARTA — Polemik nasib jalur sepeda di DKI Jakarta kian memanas setelah Gubernur Pramono Anung menyatakan tengah mengevaluasi keberadaan fasilitas tersebut. Warga yang kerap menggunakan sepeda untuk mobilitas harian pun angkat suara menolak rencana penghapusan.
Kiki Muharram, warga Jakarta Selatan, menegaskan ketidaksetujuannya bila jalur sepeda dihilangkan. Menurut dia, pemerintah seharusnya mencari alternatif lain untuk memecah kemacetan, bukan dengan mengorbankan fasilitas yang sudah dibangun.
"Nggak setuju. Cari solusi lain, jangan jalur sepeda dikorbankan gitu ya," ujarnya saat ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (23/8/2026).
Pesepeda Harus Diutamakan di Jalan Raya
Kiki menilai pengguna sepeda semestinya mendapat prioritas di jalan raya. Ia beralasan sepeda bukan kendaraan bermesin sehingga kelompok penggunanya perlu dilindungi.
"Yang punya hak ya, menggunakan jalan. Apalagi sepeda itu kan harus diutamakan. Karena dia bukan transportasi bermesin," jelas Kiki.
Ia mencontohkan tetangganya yang setiap hari bersepeda dari Mampang menuju Kuningan untuk bekerja. Menurut Kiki, fenomena itu membuktikan jalur sepeda masih dibutuhkan warga.
Belajar dari Luar Negeri: Parkir Mahal dan Transportasi Umum
Kiki juga membandingkan pengalamannya berkunjung ke sejumlah negara. Ia melihat warga di luar negeri didorong memarkir kendaraan pribadi di stasiun, lalu melanjutkan perjalanan dengan kereta.
"Dari rumah mereka ke tempat kerja itu, naruh mobilnya di stasiun. Masuk ke dalam kota naik kereta, naik mass transportation," ungkapnya.
Menurut Kiki, cara itu bisa diterapkan di Jakarta. Parkir kendaraan yang mahal dan biaya bahan bakar tinggi membuat warga beralih ke transportasi umum, seperti yang mulai terlihat di kawasan Lebak Bulus.
Pembatas Jalur Sepeda Dinilai Bisa Dilepas
Pandangan berbeda disampaikan Reza, warga Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ia setuju jalur sepeda dipertahankan, namun pembatas fisiknya bisa dihilangkan agar lebih fleksibel.
"Misal nggak dihapus juga, tetap ada, ya pengendara motor juga tetap bisa (lewat). Paling banyak (pesepeda) weekend gitu," kata Reza.
Ia menilai pada hari kerja, jalur sepeda jarang digunakan sehingga pengendara motor bisa memanfaatkannya saat kondisi jalanan kosong. "Kalau bariernya nggak ngaruh, hapus ajalah, nggak apa-apa," imbuhnya.
Bike to Work: Jalur Sepeda Jamin Keselamatan
Daniel, warga Jakarta Timur, justru mengaku bergantung pada jalur sepeda untuk berangkat kerja setiap hari. Fasilitas itu membuat perjalanannya lebih aman di tengah padatnya lalu lintas Ibu Kota.
"Jadi harapannya sih kepada pemerintah daerah lebih memperhatikan lagi terhadap keselamatan pengendara sepeda terutama," ucap Daniel.
Ia menyebut banyak komunitas bike to work yang mengandalkan sepeda untuk menekan biaya hidup. Daniel pun menegaskan tak pernah menerobos jalur sepeda saat mengendarai motor.
"Nggak mau mengambil hak orang gitu. Karena saya juga tahu rasanya diambil haknya gimana sih," kata Daniel.
Pramono Mengaku Hati-Hati Putuskan Nasib Jalur Sepeda
Sebelumnya, Pramono mengungkapkan ada dua pandangan yang berkembang soal jalur sepeda. Komunitas pesepeda seperti Bike to Work meminta jalur itu dipertahankan, sementara sebagian publik menilai fasilitas tersebut justru banyak dipakai pengendara motor.
"Saya akan segera memutuskan untuk hal tersebut. Memang ada usulan, kalau usulannya dari komunitas sepeda, salah satunya Bike to Work, mereka sebenarnya meminta itu dipertahankan," kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (20/8).
Pramono mengaku dirinya juga seorang pesepeda yang rutin bersepeda setiap akhir pekan. Karena itu, ia menegaskan keputusan akan diambil dengan pertimbangan matang agar tidak terkesan subjektif.
"Pasti teman-teman tahu saya ini pesepeda banget. Setiap minggu pasti saya bersepeda, sehingga dalam keputusan ini saya juga harus hati-hati," ujarnya.