KILASKINI.COM — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan sumber pendanaan program saldo awal rekening masyarakat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Angka Rp11 triliun muncul dari perhitungan kasar jumlah penerima yang disebut mencapai 200 juta jiwa.
"Dananya dari APBN. Totalnya, kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta, atau sekitar Rp11 T lah," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9).
Anggaran Bertahap, Tahun Realisasi Belum Dipastikan
Airlangga belum bisa memastikan apakah alokasi Rp11 triliun itu akan masuk ke dalam APBN tahun ini atau tahun berikutnya. Menurutnya, pembahasan anggaran masih berjalan dan pencairan tidak akan dilakukan sekaligus.
"Anggaran nanti kita bahas, karena kan enggak semuanya langsung segitu. Kan nanti itunya secara bertahap," imbuhnya.
Pernyataan itu merespons pertanyaan soal kepastian fiskal program tersebut. Pemerintah sebelumnya berencana membuka rekening warga melalui BRI dan BSI, dengan pemberian dana awal Rp50 ribu per rekening.
Purbaya: Cadangan Belanja Negara Masih Cukup
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebutuhan anggaran program ini masih bisa ditampung dalam cadangan belanja negara. Ia menyebut ruang fiskal yang tersedia cukup untuk menutup kewajiban Rp50 ribu per penerima.
"Mungkin ya (dari APBN), soalnya Rp50 ribu dikali sekian, nggak banyak-banyak amat lah kalau saya lihat," ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/9).
"Kan kita ada cadangan belanja juga ada, cadangan belanja negara ada, selalu ada. Saya lihat masih masuk," katanya.
Rekening Otomatis untuk Warga Usia 17 Tahun
Pembukaan rekening akan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan dan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Rekening diberikan otomatis kepada warga yang memasuki usia 17 tahun dan sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk.
"Begitu mereka usianya 17 tahun langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening koran," kata Airlangga dalam Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Jakarta, Selasa (8/9).
Skema ini menjadikan Dukcapil sebagai pintu masuk utama program, bukan pendaftaran mandiri. Artinya, kepemilikan rekening bergantung pada kelengkapan data kependudukan tiap warga.
Apa yang Perlu Dicermati Pelaku Pasar dan Perbankan
Bagi perbankan, khususnya BRI dan BSI sebagai bank penyalur, program ini berpotensi menambah basis nasabah secara signifikan dalam waktu singkat. Namun biaya akuisisi dan operasional rekening massal perlu dihitung, terutama untuk rekening dengan saldo awal kecil.
Dari sisi fiskal, alokasi Rp11 triliun relatif kecil dibanding total belanja negara, tetapi tetap perlu ruang dalam cadangan belanja. Pemerintah belum merinci pos anggaran mana yang akan dipakai maupun mekanisme pencairannya ke rekening warga.
Sejumlah ekonom mengingatkan program ini perlu diikuti literasi keuangan agar rekening tidak berhenti sebagai akun pasif. Tanpa pendampingan, dampak terhadap inklusi keuangan bisa jauh lebih kecil dari angka penerima yang dicanangkan.
Investasi mengandung risiko.
