KILASKINI.COM — Pemerintah tidak hanya merapikan basis data penerima bantuan, tetapi juga menjalankan sensus ekonomi secara lebih detail. Misbakhun mengungkapkan proses tersebut mencakup kalibrasi ulang terhadap baseline Produk Domestik Bruto (PDB) yang menjadi indikator makro utama.
"Pemerintah kan ingin memperbaiki dengan DTSEN. Dari DTSEN itu nanti perbaikan-perbaikan itu akan dilakukan dan parameter-parameter sedang diukur ulang supaya lebih mengenal, lebih tepat," ujar Misbakhun di Jakarta Selatan, Kamis (27/8).
Politikus Partai Golkar itu menambahkan, kekayaan data dari hasil sensus ekonomi baru akan menjadi fondasi dalam merancang program sosial ke depan. Ketepatan sasaran tidak lagi bergantung pada asumsi semata, melainkan data lapangan yang valid.
Mengapa Data Desil Selama Ini Dianggap Bermasalah?
Data desil kerap menjadi sorotan karena berperan sebagai tolok ukur utama dalam mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat, dari desil 1 (paling miskin) hingga desil 10 (terkaya). Ketidakakuratan pada lapisan bawah berpotensi membuat bantuan jatuh ke tangan yang tidak berhak.
"Jangan sampai kemudian negara sudah menggelontorkan uang yang nilainya sampai ribuan triliun itu kemudian tidak tepat sasaran," tegas Misbakhun.
Ia menekankan bahwa perbaikan parameter ini merupakan pekerjaan rumah bersama antara DPR dan pemerintah. Targetnya sederhana: setiap rupiah dari APBN yang dialokasikan untuk rakyat harus benar-benar dinikmati oleh mereka yang membutuhkan.
Menkeu: DTSEN Jadi Tulang Punggung Program Pembangunan
Sinyal serupa datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam Rapat Paripurna Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks DPR RI, Kamis (27/8), ia menegaskan komitmen penyempurnaan data tersebut.
"Pemerintah akan terus menyempurnakan DTSEN sebagai sumber utama untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi agar program pembangunan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel," kata Purbaya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa DTSEN tidak hanya dipakai untuk bansos, tetapi juga menjadi rujukan tunggal bagi seluruh kementerian/lembaga dalam mengeksekusi berbagai program strategis.
Apa Dampaknya bagi Masyarakat dan Penerima Bantuan?
Bagi masyarakat umum, pembenahan ini diharapkan menghadirkan rasa keadilan. Rumah tangga yang selama ini tercatat mampu namun menerima bantuan akan tereliminasi secara bertahap. Sebaliknya, kelompok rentan yang selama ini terlewat dari pendataan akan masuk dalam skema perlindungan.
Proses kalibrasi ulang ini membutuhkan waktu dan ketelitian. Namun, baik DPR maupun pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikannya agar alokasi subsidi energi, pangan, dan bantuan tunai benar-benar efisien di tengah keterbatasan fiskal.
Dengan adanya sinkronisasi data antara sensus ekonomi terbaru dan DTSEN, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih penerima bantuan di lapangan. Langkah ini menjadi fondasi penting bagi tata kelola anggaran negara yang lebih sehat dan akuntabel.
