KILASKINI.COM — Pemerintah memberi update terbaru soal progres pabrik mobil nasional (Mobnas) di Subang, Jawa Barat. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI tentang pengembangan ekosistem dan daya saing industri kendaraan listrik, Kementerian Perindustrian membeberkan status proyek yang sudah lama dinanti kejelasannya ini.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta menyebut PT Pindad mendapat penugasan langsung dari Menteri Sekretaris Negara untuk menggarap proyek ini. Kemenperin sendiri bertugas menyiapkan kerangka kebijakannya.
Pindad Pegang Mandat, Kemenperin Urus Regulasi
Setia menegaskan posisi masing-masing lembaga dalam proyek Mobnas. Pindad sebagai pelaksana teknis, Kemenperin sebagai penyusun kebijakan — pola yang mirip dengan penugasan Molinas.
"Penugasan program Mobnas juga itu diberi mandat pada PT Pindad dan sama seperti Molinas, Mobnas juga tetap melibatkan Kemenperin dalam hal untuk menyiapkan kebijakan terkait dengan Molinas dan Mobnas," kata Setia dalam RDP tersebut.
Pembagian peran ini penting dicermati. Artinya, keputusan soal platform, mitra teknologi, dan rantai pasok akan bergantung pada Pindad sebagai BUMN pertahanan yang selama ini lebih dikenal lewat produk alutsista dan kendaraan taktis, bukan kendaraan konsumen massal.
Status Lahan: Masih Land Clearing, Belum Bangun Konstruksi
Soal fisik proyek, Setia tidak memberi angka investasi maupun luas lahan. Yang disebut hanya tahapannya.
"Saat ini mereka masih land clearing dan itu akan mengokupasi di Subang. Dan operasional mereka akan mulai mass production itu di 2028 akhir," ucapnya.
Land clearing berarti pekerjaan baru sebatas penyiapan lahan — belum masuk tahap pondasi, struktur bangunan, apalagi instalasi lini produksi. Dengan target produksi massal di akhir 2028, sisa waktu efektif sekitar dua setengah tahun untuk menyelesaikan konstruksi, pemasangan mesin, uji coba, dan sertifikasi kendaraan.
Jadwal itu terbilang ketat untuk pabrik yang dibangun dari nol. Pabrik mobil biasanya butuh 18–24 bulan hanya untuk konstruksi dan commissioning, belum termasuk waktu pengembangan produk dan homologasi.
Basis Teknologi: Kendaraan Listrik, Bukan Mesin Bakar
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan Mobnas akan mengusung teknologi kendaraan listrik. Pernyataan itu disampaikan saat peluncuran Molinas.
"Tadi saya dijelaskan ada ekosistem yang dibangun untuk mobil listrik kita. Kalau tidak salah, tidak jauh dari sini perjalanan ke Purwakarta-Subang di KM 84 ada kompleks besar kita lagi bangun, mobil listrik Indonesia yang kita berharap paling lambat tahun 2028 sudah produksi besar-besaran," kata Prabowo seperti ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Lokasi di KM 84 tol Purwakarta–Subang ini konsisten dengan yang disebut Kemenperin. Ekosistem yang dimaksud kemungkinan mencakup kawasan industri terpadu, bukan sekadar satu pabrik perakitan.
Koordinasi Lintas Lembaga, Danantara Ikut Meja
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut kementeriannya hanya berperan sebagai pendukung. Penyusunan roadmap ada di kementerian lain.
"Untuk pengembangan mobil nasional, kami dapat laporkan bahwa kami terus-menerus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Danantara. Karena memang yang ditugaskan untuk membangun atau merumuskan atau menerbitkan roadmap-nya itu ada di kementerian lain, dan kami merupakan kementerian yang ditugaskan untuk mendukung," ujar Agus.
Keterlibatan Danantara sebagai sovereign wealth fund menandakan proyek ini menyangkut aliran investasi besar, bukan sekadar program industri biasa.
Yang Perlu Diperhatikan
- Belum ada informasi soal mitra teknologi, platform, atau target harga jual Mobnas — tiga hal paling menentukan apakah produk ini bisa bersaing di pasar
- Pindad belum punya rekam jejak produksi kendaraan penumpang massal; pengalaman mereka di kendaraan taktis dan alutsista punya skala dan standar berbeda
- Target akhir 2028 belum disertai angka kapasitas produksi tahunan maupun target TKDN
- Roadmap resmi masih dipegang kementerian lain, sehingga detail teknis belum bisa diverifikasi publik
Konteks: Mobnas Bukan Proyek Pertama
Indonesia sudah beberapa kali mencoba membangun mobil nasional. Program Mobil Nasional era 1990-an lewat Timor berakhir di tengah jalan karena tekanan krisis dan sengketa dagang internasional. Molinas yang diluncurkan lebih dulu kini jalan terpisah, meski sama-sama melibatkan Kemenperin.
Bedanya, Mobnas kali ini berbasis kendaraan listrik. Peluangnya lebih besar dari sisi kebijakan — ada insentif EV, ada tekanan global untuk transisi energi, dan ada Danantara sebagai sumber pendanaan. Tapi tantangannya juga tidak kecil: pasar EV Indonesia masih didominasi merek China dengan harga agresif dan jaringan distribusi yang sudah matang.
Kalau target 2028 akhir benar-benar terpenuhi, Mobnas akan masuk ke pasar yang sudah penuh pemain mapan. Pertanyaannya bukan cuma bisa produksi atau tidak, tapi bisa jual dengan harga dan kualitas yang diterima konsumen atau tidak.
