KILASKINI.COM — Majelis Ulama Indonesia menolak rencana konser Andrea Bocelli di kawasan Candi Borobudur dan meminta pemerintah meninjau ulang penyelenggaraannya. Sikap itu disusul pencabutan rekomendasi izin oleh Polresta Magelang, sementara Kementerian Pariwisata menyatakan masih membahas kelanjutan acara bersama berbagai pihak.
Majelis Ulama Indonesia menyampaikan penolakan terhadap rencana konser tenor dunia Andrea Bocelli di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Penolakan itu mencuatkan kembali perdebatan soal pemanfaatan situs warisan budaya untuk pertunjukan hiburan berskala besar.
Bagi umat Buddha, Borobudur bukan sekadar destinasi wisata. Kawasan itu menyimpan nilai sejarah dan spiritual, sehingga setiap rencana acara di sana dinilai perlu mempertimbangkan aspek pelestarian, tata kelola kawasan, dan penghormatan terhadap nilai keagamaan.
Alasan MUI Menolak Konser Andrea Bocelli
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, sebelumnya mendesak pemerintah membatalkan konser tersebut. Menurut MUI, keberatan ini bukan soal genre musik atau status Bocelli sebagai penyanyi internasional.
Yang disorot adalah rekam jejak sang tenor. MUI menyebut Bocelli pernah terlibat dalam acara penggalangan dana untuk militer Israel pada 2010 di Los Angeles, Amerika Serikat, serta menggelar konser di Tel Aviv pada 2022.
MUI beralasan Indonesia perlu menunjukkan sikap konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Lembaga itu merujuk pada Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina sebagai landasan sikapnya.
Polresta Magelang Cabut Rekomendasi Izin
Perkembangan penting muncul pada Selasa (13/10/2026) ketika Polresta Magelang mencabut rekomendasi izin konser di kawasan Candi Borobudur. Wakapolresta Magelang AKBP Bim Rekoaji menyampaikan pencabutan itu dalam audiensi bersama kelompok masyarakat yang menolak konser.
Ia menyebut pihak kepolisian telah menyerahkan dokumen pencabutan rekomendasi kepada panitia penyelenggara.
"Dari kami sendiri memang ada permohonan perizinan untuk kegiatan tersebut, akan tetapi per hari ini sudah kita cabut," kata Bim.
Pencabutan rekomendasi itu tetap perlu dibedakan dari keputusan pembatalan konser secara keseluruhan. Status akhir acara ada di tangan penyelenggara dan pemerintah, bukan semata kepolisian.
Pada Kamis (15/10/2026), dua baliho promosi konser di kawasan Borobudur dilaporkan telah diturunkan. Baliho tersebut berada di depan Tourist Information Center Borobudur dan di pertigaan Lapangan Kujon.
Kementerian Pariwisata Hormati Arahan MUI
Kementerian Pariwisata menyatakan akan menghormati keputusan dan arahan MUI terkait polemik ini. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, usai bertemu jajaran MUI di Jakarta pada Selasa (13/10/2026).
Bayu menjelaskan pemerintah masih mempelajari situasi dan mencari titik temu dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta posisi Indonesia dalam mendukung Palestina. Ia juga menegaskan kewenangan penerbitan izin konser bukan berada di Kementerian Pariwisata, sehingga kementerian itu tidak bisa langsung memutuskan pembatalan acara.
Pemerintah membuka kemungkinan berkomunikasi dengan manajemen Andrea Bocelli. Salah satu yang diharapkan adalah pernyataan resmi dari pihak penyanyi mengenai dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Belum ada kepastian soal keputusan akhir penyelenggara terhadap konser di Borobudur maupun jadwal pertunjukan Andrea Bocelli di Jakarta. Polemik ini masih melibatkan sejumlah pihak, dari MUI, kepolisian, hingga kementerian, dan bakal menentukan arah perizinan acara hiburan internasional di kawasan cagar budaya.
