Jakarta, Kilaskini.com - Pemerintah akan menerapkan kewajiban asuransi motor dan mobil untuk masyarakat Indonesia. Rencananya, kebijakan tersebut akan diberlakukan mulai Januari 2025. Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, ekonom senior Indef Faisal Basri menyebut pengeluaran 2/3 warga Indonesia tak lebih dari Rp30 ribu per hari. Artinya, jika penduduk Indonesia saat ini ada 270 juta jiwa, berarti 2/3-nya mencapai 180 juta orang.

Ia mengatakan kondisi itu menunjukkan tingginya disparitas antara kelompok kaya dan miskin di Indonesia. "Hampir 2/3 rakyat Indonesia pengeluaran per harinya di bawah Rp30 ribu," ucap Faisal dalam Non-Bank Financial Forum 2024 di Jakarta Pusat, kemarin.

"Ya, bagaimana (daftar) asuransi? Bagaimana kredit motor dan mobil, wong 60,6 persen (penduduk), pengeluaran per kapita di bawah Rp30 ribu," sambungnya.

Pemerintah berencana mewajibkan motor dan mobil ikut asuransi mulai 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan rencana ini masih dikaji. Ia menyebut pihaknya juga masih menunggu pergerakan pemerintahan baru.

"Itu (teknis aturan asuransi TPL) belum ya, masih lama kita, nunggu peraturan pemerintah (PP). Itu kan tergantung dari PP-nya mau dibuat seperti apa. PP-nya belum tahu kita, kita nanti penjabaran terkait peraturan OJK (POJK) itu kan berdasarkan PP yang akan dibentuk oleh pemerintah," tuturnya.

"Nanti kan pemerintah harus konsultasi, bahkan harus mendapat approval dari DPR. Belum (wajib asuransi mobil-motor 2025), nunggu pemerintah yang baru," tambah Ogi.***